Military Activities in EEZ (Kegiatan Militer di ZEE) dan Implementasi Hot Pursuit

Paper disampaikan pada Seminar Nasional: 30 Tahun Konvensi Hukum Laut dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia, Kerjasama Kementerian Luar Negeri dan Universitas Sriwijaya, Palembang 13 November 2012,(draftonly, please do notcite)

 

Kresno Buntoro[2]

Pendahuluan

Ketentuan hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982  (Law of the Sea Convention/LOSC)[3] membagi wilayah negara dalam dua bagian yaitu laut/perairan wilayah  suatu negara dan laut yang bukan wilayah suatu negara.  Laut atau perairan yang menjadi wilayah suatu negara yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, dimana negara pantai/kepulauan mempunyai kedaulatan.Sedangkan laut yang bukan merupakan wilayah suatu negara yaitu Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, laut bebas dan dasar laut dalam (deep seabed/area).Di masing-masing zona maritim negara pantai (kepulauan) mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan yang berbeda-beda, demikian pula kapal ataupun wahana laut lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan rejim baru yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (LOSC). Sebagai zona maritim baru pengaturan dalam ZEE dapat dikatakan cukup banyak yaitu dalam Bab V LOSC. Banyak ahli berpendapat bahwa pengaturan ZEE yang ada di Konvensi merupakan bagian dari customary international law dan praktek negara-negara.[4]Pengaturan utama dalam zona maritim ini antara lain hak negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, riset ilmiah kelautan dan lain-lain. Dalam praktek negara-negara di ZEE masih banyak permasalahan yang muncul antara lain hubungan batas ZEE dengan landas kontinen, hubungan aktivitas di ZEE dengan landas kontinen, termasuk juga apakah rejim ZEE dan landas kontinen yang 200 mil laut sama.

ZEE sebagai zona maritim baru dan zona yang berada antara laut teritorial dan laut bebas. Oleh sebab itu banyak negara yang mengatakan bahwa pengaturan ZEE harus berbeda dengan pengaturan di laut bebas maupun di laut teritorial. Oleh karena itu konsep kewenangan yang dikenal dalam ZEE ini adalah hak berdaulat (sovereign rights).[5] Pengertian sovereign rights ini sendiri oleh banyak ahli diartikan dengan bermacam-macam, antara lain ada yang berpendapat bahwa sovereign right merupakan hak khusus antara hak kedaulatan (sovereignty) dengan kebebasan suatu negara (freedomof high seas) di laut bebas. Selain itu ada ahli yang mengatakan bahwa jika berbicara tentang navigasi maka status hukum dari ZEE adalah sama dengan laut bebas.[6] Tentu saja status hukum ZEE harus dikembalikan pada kententuan LOSC yang mengatur beberapa zona maritim antara lain: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, laut bebas, dan wilayah laut dalam. Berdasarkan kententuan tersebut menunjukan bahwa ZEE merupakan zona tersendiri[7] dan berbeda dengan laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen dan laut bebas itu sendiri. Sehingga penerapan hak dan kewajiban suatu negara pun semestinya berbeda.

Kepentingan suatu negara biasanya selalu dilindungi dengan aspek politik, hukum dan perlindungan fisik berupa pengerahan/pergerakan kekuatan militer. Sebagai contohnya: kepentingan perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan kapal dan jalur perdagangan yang antara lain dapat dilakukan dengan pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut. Penegerahan kekuatan militer biasanya sangat jarang memasuki wilayah kedaulatan negara lain, akan tetapi biasanya berada di wilayah di luar laut teritorial suatu negara. Dalam beberapa tahun ini, kegiatan militer yang dilakukan oleh negara-negara menimbulkan krisis dan konflik. Hal ini disebabkan kegiatan militer yang dilakukan oleh negara dimaksud dilakukan di ZEE negara lain.

Pertentangan yang mengemuka terkait dengan kegiatan militer di ZEE negara lain adalah bagaimana hak dan kewajiban negara pantai dan negara pengguna di ZEE terkait dengan kegiatan militer dan pengumpulan data/informasi intelejen.  Oleh sebab itu dalam paper singkat ini akan dijelaskan hak dan kewajiban negara pantai dan negara pengguna terkait dengan aktivitas militer di ZEE; apakah yang dimaksud dengan freedom of navigation dan overflight di ZEE, apakah yang dimaksud negara kegiatan militer; dan implementasi dari hot pursuit yang dilakukan oleh kekuatan militer asing di ZEE Indonesia.

Hak dan Kewajiban Negara di ZEE

Dalam Bab V Pasal 56, 60 dan 61 LOSC disebutkan bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam di ZEE. Hak tersebut antara lain meliputi hak untuk melakukan penelitian atas sumber daya alam; hak untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam; hak untuk melakukan konservasi sumber daya alam; dan hak untuk mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan.  Selain itu dalam pasal 77 dan 80 LOSC yang mengatur tentang landas kontinen yang berada di bawah ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara lain: hak melakukan penelitian sumber alam di Landas Kontinen (dilakukan dari permukaan laut (ZEE) atau dasar laut);hak melakukan exploitasi sumber alam dari Landas Kontinen;hak untuk mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lainnya termasuk pemanfaatan energi dari angin, arus, ombak.

Riset ilmiah kelautan dapat dilakukan di ZEE.[8] Kegiatan tersebut dapat berupa pengumpulan data/informasi ilmiah, monitoring risiko dan efek polusi, dan riset ilmiah kelautan. Kegiatan riset ilmiah kelautan dapat berupa survei ataupu riset hidrografi, oseanografi, biologi laut, riset perikanan, driling, survei ilmiah geologi/geofisik, dan kegiatan riset ilmiah untuk tujuan lainnya. Apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial, banyak negara tidak menganggap kegiatan itu sebagai riset ilmiah kelautan sebagaimana diatur dalam Konvensi. Selain itu apabila riset ilmiah digunakan untuk tujuan militer tidak juga termasuk kegiatan riset ilmiah sebagaimana diatur dalam Konvensi.[9]Sedangkan hak negara lain di ZEE antara lain untuk meletakan kabel dan pipa bawah laut, pelayaran dan perbangan. Khusus untuk meletakan kabel dan pipa bawah air harus tetap melalui ijin atau sesuai peraturan perundang-undangan negara lain.

Freedom of Navigation dan Overflight di ZEE

Pasal 87 LOSC disebutkan bahwa kapal perang dan pesawat udara militer dari negara lain (selain negara yang memiliki ZEE) menikmati “freedom of navigation and overflight” di ZEE. Di Laut bebas terdapat ketentuan yang sama tentang adanya freedom of navigation and overflight, permasalahannya adalah apakah pelaksanaan kebebasan pelayaran dan perbangan yang ada di ZEE dan laut bebas sama. Selain itu apa yang dimaksud dengan kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE maupun di laut bebas. Tidak ada penjelasan resmi tentang maksud dari kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE maupun di laut bebas. Sehingga banyak negara menafsirkan dan mengimplementasi sesuai dengan kepentingannya.

Dalam Pasal 87 (1) LOSC disebutkan bahwa kebebasan pelayaran dan penerbangan dapat dinikmati oleh semua negara, akan tetapi pelaksanaan dari hak tersebut harus didasarkan pada ketentuan Konvensi.[10] Selanjutnya dalam Pasal 58 (3) LOSC juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di ZEE, negara harus selalu mempertimbangkan kepentingan dari negara pantai dan memenuhi peraturan perundang-undangan dari negara pantai. Peraturan perundang-undangan dari negara pantai tersebut tidak boleh bertentangan dengan Konvesi dan hukum internasional lainnya. Berdasarkan Pasal 58 LOSC tersebut dengan jelas disebutkan bahwa pelaksanaan hak di ZEE harus selalu mempertimbangkan kepentingan negara pantai yaitu dengan selalu memperhatikan dan memenuhi peraturan perundang-undangan negara pantai.

Kapal dan pesawat udara mempunyai hak untuk menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE negara lain, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan tidak mengganggu kepentingan negara pantai. Oleh sebab itu kegiatan militer yang dilakukan di ZEE negara lain dapat dikategorikan sebagai kegiatan tidak damai dan mengganggu kepentingan negara pantai, sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Konvensi. Kegiatan militer dimaksud dapat berbentuk berbagai macam antara lain latihan manuver, latihan penembakan, test senjata, latihan perang-perangan, pengumpulan data intelejen, dll.

Angkatan laut merupakan kekuatan militer yang diperuntukan untuk gelar kekuatan di mana saja baik di wilayah sendiri, wilayah negara lain, maupun di wilayah/laut bebas. Gelar kekuatan angkatan laut dapat diartikan sebagai representasi kebijakan negara, mengingat kekuatan angkatan laut yang dapat terdiri dari satuan kapal atas air, bawah air, dan pesawat udara militer, membawa bendera negara. Konsekuensi dari keberadaan itu maka suatu kekuatan angkatan laut mempunyai imunitas dimanapun berada.[11] Sehingga kekuatan angkatan laut biasanya membawa tiga fungsi yaitu sebagai kekuatan militer (military function), fungsi diplomasi (diplomatic function) dan fungsi polisionil (constabulary function).[12]

Dalam praktek negara ada bermacam-macam, antara lain Amerika Serikat berpendapat bahwa kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE dan laut bebas adalah sama, yaitu semua kapal dapat melakukan semua aktivitas termasuk kegiatan militer dan pengumpulan informasi intelejen.[13] Kegiatan yang tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan ketentuan LOSC dan hukum internasional. Sedangkan ada negara lain China berpendapat bahwa kebebasan tersebut harus berbeda disebabkan negara pantai mempunyai hak berdaulat terhadap ZEE dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara tidak boleh mengganggu hak negara lain, serta kegiatan di ZEE harus selalu digunakan untuk kegiatan damai. Terkait dengan hal tersebut semua kegiatan militer asing di ZEE China dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan perdamaian China dilarang.[14] Negara Brazil menganut paham yang hampir sama dengan China, bahwa semua kegiatan militer asing dilarang atau harus mendapat ijin dari negara Brasil.[15] Kegiatan yang mendapat respon keras dari Amerika adalah larangan untuk meletakan alat dan instalasi apapun di ZEE/landas kontinen Brasil.[16]

Indonesia belum mempunyai kebijakan yang jelas, apakah memperbolehkan ZEE Indonesia untuk digunakan sebagai tempat aktivitas militer negara lain atau tidak. Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara jelas mengatur tentang aktivitas militer di ZEE. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia hanya mengatur tentang hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam LOSC. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada yang mengatur tentang kegiatan militer dimaksud. Oleh karena itu ketika ada armada perang negara lain berada dan melakukan aktivitas militer di ZEE Indonesia, akan sangat sulit untuk mengambil langkah-langkah operasional di lapangan.

Kegiatan Militer di ZEE Indonesia

Sesuai ketentuan Hukum Laut Internasional (LOSC)1982, tiap–tiap negara pantai mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap  tindak pidana yang terjadi di laut bebas. Tindak pidana itu termasuk dalam kategori “iure gentium” atau kejahatan internasional yang meliputi:

1)         Pengangkutan budak belian (Pasal 99 LOSC 1982).

2)         Pembajakan di laut lepas (Pasal 100 LOSC 1982).

3)         Perdagangan gelap obat narkotika atau bahan–bahan psikotropika (Pasal 108 LOSC 1982).

Kewenangan negara untuk memberantas tindak pidana (kejahatan) internasional dapat dilakukan dengan mekanisme pengejaran seketika (hot pursuit).   Ketentuan hot pursuit antara lain: 1) Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang mempunyai alasan yang cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan negara itu.   Pengejaran dapat dimulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan, ZEE negara pengejar.Pengejaran dilakukan dengan seketika, terus menerus, dan tidak terputus.2)  Hak pengejaran seketika harus berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorialnya sendiri atau negara ketiga.3) Pengejaran hanya dapat dilakukan oleh Kapal Perang, Pesawat Udara Militer, Kapal Negara yang diberi kewenangan untuk itu.

Ketentuan dalam LOSC dan hukum internasional lainnya hanya berisi hak pengejaran seketika yang dapat dilakukan oleh kapal perang, pesawat udara militer dan kapal negara yang diberi kewenangan. Sampai saat ini belum ada preseden, aturan ataupun pendapat tentang pelaksanaan hot pursuit oleh kapal perang asing di wilayah Indonesia.  Sehingga sampai saat ini di Indonesia belum ada prosedur jika ada kapal perang asing yang akan melakukan hot pursuit di ZEE Indonesia, zona tambahan Indonesia termasuk jika pengejaran dimaksud akan memasuki laut teritorial Indonesia. Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:pertama, apakah kapal perang negara lain boleh melakukan hot pursuit di ZEE Indonesia terhadap kejahatan internasional yang terjadi, sedangkan tidak ada kapal perang Indonesia di area itu?Kedua, prosedur apa yang harus dilakukan oleh kapal perang asing jika akan melakukan hot pursuit terhadap kejahatan internasional yang terjadi di ZEE Indonesia? (pemberitahuan atau ijin)? Ketiga, siapa/instansi mana yang mempunyai otoritas untuk menerima pemberitahuan atau memberikan ijin terkait dengan pelaksanaan hot pursuit oleh kapal perang asing di wilayah ZEE Indonesia?

Dalam hukum internasional dan LOSC, rejim laut bebas berlaku juga di ZEE jika terkait dengan pelayaran.Hal ini disebabkan di laut bebas dan ZEE berlaku freedom of navigation.Kewenangan negara pantai (negara kepulauan) atas ZEE nya hanya terkait dengan masalah pemanfaatan, pengelolaan terhadap sumber daya alam saja. Ketentuan tentang ZEE dan laut bebas dalam LOSC diatur dalam bab yang terpisah, bukan berarti kedua rejim adalah berbeda satu sama lainnya, akan tetapi ada beberapa hal yang saling terkait, sebagai contoh konsep kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, dan pengelolaan/konservasi lingkungan laut adalah sama pengaturannya.

Ketentuan Pasal 100 LOSC menjelaskan bahwa semua negara harus bekerjasama dalam penindasan pembajakan di laut bebas atau ditempat lain manapun di luar yuridiksi suatu negara. Pasal 110 LOSC berisi tentang hak melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang terlibat dalam pembajakan di laut bebas. Dalam LOSC tidak dijelaskan tentang kewenangan memproses hukum atau hukum mana yang akan diterapkan.  Akan tetapi dalam hukum internasional tindak pidana pembajakan merupakan “iure gentium” (kejahatan internasional) yang memberikan kewenangan kepada semua negara untuk dapat memproses tindak pidana itu dan menerapkan hukum nasionalnya.Sesuai dengan posisi Indonesia selama ini khususnya tentang statement (pernyataan) bahwa tidak ada piracy (pembajakan) di Selat Malaka yang ada hanya armed robbery (perompakan), maka di seluruh ZEE Indonesia semestinya tidak ada tindak pidana piracy (pembajakan). Oleh karena itu, pengejaran seketika (hot pursuit) terhadap tindak pidana pembajakan yang terjadi di ZEEI oleh kapal perang, pesawat udara militer dan kapal negara asing tidak dapat dilakukan. Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pembajakan dan perompakan dapat terjadi dimana saja baik di ZEE maupun di laut bebas. Hal ini didasarkan pada kualifikasi tindak pidananya dan bukan didasarkan pada tempat kejadian tindak pidana, sehingga pengejaran seketika (hot pursuit) terhadap tindak pidana perompakan maupun pembajakan yang terjadi di ZEE  dapat dilakukan.

Kapal perang, pesawat udara militer dan kapal negara asing apabila menemukan atau menerima laporan telah terjadinya tindak pidana perompakan atau pembajakan serta kejahatan internasional lainnya di ZEE Indonesia dan tidak ada kapal perang Indonesia di daerah itu, maka mereka dapat melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) untuk menangkap pelaku kejahatan dimaksud. Akan tetapi prosedur yang mungkin dapat diterapkan yaitu pemberitahuan tentang telah terjadinya tindak pidana internasional dan mereka akan melakukan pengejaran seketika. Pengejaran tersebut harus berhenti ketika akan memasuki laut territorial Indonesia. Prosedur pemberitahuan ini tidak diatur dalam hukum nasional maupun internasional, akan tetapi hanya terobosan atau penafsiran terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dengan memperhatikan ketentuan hukum nasional dan internasional serta memperhatikan bahwa semua negara harus memberantas tindak pidana piracy.

Dalam pendekatan hukum (legal approach) pelaksanaan hot pursuit sampai memasuki wilayah laut negara Indonesia tidak dapat dilakukan karena akan melanggar kedaulatan Negara Indonesia. Selain itu kapal perang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia seharusnya meminta izin secara resmi terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia. Apabila pengejaran tetap dilaksanakan tanpa adanya izin dari pemerintah Indonesia maka kapal perang asing (pengejar) sudah melanggar kedaulatan negara Indonesia.

Terkait dengan nuansa pemberantasan pembajakan/perompakan kemungkinan dapat dikerjasamakan khususnya terkait dengan permasalah teknis di lapangan.Kerjasama ini untuk memberikan batasan-batasan dan sebagai dasar bertindak bagi aparat di lapangan. Sebagai contohnya: apabila dalam rangka pelaksanaan pengejaran seketika (hot pursuit) kapal perang, pesawat udara atau kapal negara asing terpaksa memasuki wilayah laut Indonesia dan tidak ada kapal perang di daerah itu, maka diperlukan prosedur perijinan terhadap hal tersebut. Perijinan dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan antara lain: maksud dan tujuan memasuki Perairan Indonesia; berapa lama akan berada di Perairan Indonesia; spesifikasi teknis kapal dan pelengkapannya. Selain itu pemberian ijin harus mencantumkan batasan-batasan antara lain bahwa kapal perang pengejar harus mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia, kapal yang dikejar termasuk orang dan barang yang ada di atas kapal harus diproses sesuai hukum Indonesia, karena berada di wilayah Indonesia. Selain itu perijinan dimaksud dapat juga dicantumkan dalam suatu perjanjian bilateral yang bersifar reprosikal.

Oleh karena itu apabila ada kapal asing yang melakukan hot pursuit sampai memasuki Perairan Indonesia dan berhasil menangkap pelakunya, maka mereka semestinya menyerahkan para pelaku, dan barang bukti kepada aparat Indonesia. Selanjutnya aparat Indonesia akan melakukan proses hukum terhadap para pelaku dan barang bukti kejahatan. Akan tetapi dapat dipastikan akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pembuktian, disebabkan belum tentu adanya kerugian atau tercederai hukum Indonesia akan peristiwa dimaksud.

Dalam pemberantasan perompakan dan pembajakan, prosedur pengejaran dapat dikerjasamakan, walaupun ini bukan lagi dalam konteks hot pursuit.  Apabila kapal perang asing dalam melaksanakan pengejaran seketika tidak sampai memasuki wilayah yurisdiksi negara Indonesia, maka bisa minta bantuan kepada kapal perang Indonesia untuk melanjutkan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perompakan atau pembajakan. Apabila pelaku tertangkap maka akan diperlakukan dan diproses sesuai dengan hukum Indonesia.

Terkait dengan permasalahan perijinan, di Indonesia belum ada aturan tentang prosedur perijinan untuk kapal perang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dalam rangka hot pursuit. Prosedur yang ada saat ini (Keppres Nomor 16 Tahun 1971) mengatur kapal perang asing yang berencana akan memasuki/melewati wilayah Indonesia ataupun berkunjung ke Indonesia harus melengkapi security clearance dan diplomatic clearance, sehingga ada waktu yang cukup untuk pengurusannya. Khusus untuk kapal perang asing melakukan hot pursuit di ZEE Indonesia ataupun pengejaran sampai ke Perairan Indonesia, maka pejabat yang mempunyai otoritas operasional untuk mengijinkan ataupun tidak mengijinkan adalah Panglima TNI. Selanjutnya Panglima TNI dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Panglima Koarmatim/bar sebagai kotama operasi. Pendapat ini merupakan penafsiran tentang kewenangan Panglima TNI yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kesimpulan.

Berdasarkan urain  tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  1. LOSC tidak mengatur secara jelas kegiatan militer di ZEE. Hal ini mengakibatkan banyak negara mempunyai praktek yang berbeda-beda.
  2. Indonesia belum mempunyai kebijakan baik politik ataupun hukum terkait dengan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia.
  3. Indonesia belum mempunyai prosedur dan tata cara ketika kapal perang asing akan melakukan hot pursuit di wilayah Indonesia, termasuk tata cara respons, pemberian perijinannya, pembatasan-pembatasan, serta kebijakan lainnya.

[1]. Paper ini merupakan pendapat pribadi penulis, sehingga tidak terkait dengan institusi dimana penulis bekerja.

[2]. Penulis merupakan perwira TNI AL yang saat ini bekerja di Dinas Hukum Komando Armada RI Kawasan Barat.Penulis lulus S-1 di Universitas Diponegoro, Semarang; S-2 di Universitas Nottinghan, UK; S-3 di Universitas Wollongong, Australia. Penulis merupakan penerima beasiswa “British Achievening Awards” dari Pemerintah Inggris untuk S-2 dan penerima beasiswa “Australian Leadership Awards” dari Pemerintah Australia untuk S-3.

[3]TheUnitedNationsConventionontheLawoftheSea,10December1982,UNTS1833at3(enteredintoforce16 November1994),online:UnitedNations

<http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm>[selanjutnya digunakan istilah LOSC]

[4]Continental Shelf Tunisia/Lybia judgement, [1982] I.C.J. Rep. 18; Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary of the Gulf of Maine (Canada/United States), [1984] I.C.J. Rep. 246, 294; Sohn & Gustafson 122; 2 Restatement (Third), sec. 514 Comment a & Reporters’ , at 56 & 62.

[5]Amerika berpendapat bahwa ZEE merupakan zona yang khusus diperuntukan untuk aktivitas ekonomi Negara pantai dan tidak untuk pelaksanaan hak lainnya. Lihat, Annotated Supplement To The Commander’s Handbook On The Law Of Naval Operations – NWP 9.A/FMFM 1-10.

[6]White House Fact Sheet, Annex AS1-5. These “sovereign rights” are functional in character and are limited to the specified activities; they do not amount to “sovereignty” which a nation exercises over its land territory, internal waters, archipelagic waters, territorial sea (subject to the right of innocent passage for foreign vessels). International law also grants to coastal states limited “jurisdiction” in the exclusive economic zone for the other purposes mentioned in the text at note 48. 2 Restatement (Third), sec. 511 Comment b at 26-27.

[7]the exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under whichthe rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention”.Pasal 55 LOSC dengan penekanan.

[8]Pasal 56 LOSC.

[9]Lihat, Oxman, The Regime of Warships Under the United Nations Convention on the Law of the Sea, 24 Va. J. Int’l L. 809, 844-47 (1984); Negroponte, Current Developments in U.S. Oceans Policy, Dep’t St. Bull., Sep. 1986, at 86.

[10]“All states enjoy the freedom of navigation and overflight, subject to the conditions laid down by this Convention and by the other rules of international law”.

[11]Pasal 32 LOSC

[12] Lihat, Ken Booth, Navies and Foreign Policy, New York: Crane, Russak, 1977; James Cable. Gunboat Diplomacy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1981.

[13]. Pernyataan dari Ketua Delegasi Amerika pada penutupan sidang hukum laut (the Third United Nations Conference on the Law of the Sea) di Montego Bay, Jamaica tanggal 9 Desember 1982, antara lain sebagai berikut: the Convention has recognized the sovereign rights of the coastal state over the resources of the exclusive Economic Zone, jurisdiction over artificial islands, and jurisdiction over installations and structures used for economic purposes therein, while retaining the international status of the zone in which all states enjoy the freedoms of navigation, overflight, laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea, including military operations, exercises and activities. —– etc

[14] Pernyataan Delegasi China pada pertemuan informal membahas kegiatan militer dan pengumpulan data intelejen di ZEE, Bali September 2003,

[15]Brazil’s position that other nations “may not carry out military exercises or manoeuvres within the exclusive economic zone, particularly when these activities involve the use of weapons or explosives, without the prior knowledge and consent” of the coastal nation. Lihat, Law of the Sea Official Records, para. 28, at 40

[16]Lihat, Law of the Sea Official Records, para. 28, at 40 and U.S. statement in right of reply, 17 Law of the Sea Official Records 244, Annex AS1-2.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s