Reposisi Hak Era Demokrasi Baru

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Hak adalah suatu hal yang benar, milik, kewenangan, kepunyaan dan kekuasan untuk berbuat sesuatu. Hak telah melekat kepada manusia sejak ia dilahirkan. Perbincangan mengenai hak telah ada bahkan ribuan tahun silam. Namun tema hak baru hadir secara formal dalam Deklarasi HAM PBB tahun 1948.

Para sarjana mendefinisikan berbeda mengenai pengertian hak. Salah satunya adalah K. Bertens. Menurutnya dalam pemikiran romawi kuno, kata ius-iurus atau hak itu hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dipandang dalam perspektif sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum. Pada abad pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, tapi suatu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu.

Sedangkan kepentingan umum, menurut penjelasan pasal 49 b UU no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dalam penjelasan pasal 32 UU no.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Istilah kepentingan umum sebenarnya telah ada sejak zama Hindia-Belanda dulu. Istilah kepentingan umum dikenal dengan “algemeen belang” (a.l. pas. 37 KUHD), “openbaaar belang” (a.l. dalam S 1906 no.348), “ten algemeeene nutte” (a.l. pas.570 KUHPerd) atau “publiek belang” (a.l. dalam S 1920 no.574).Di zaman kemerdekaan kepentingan umum telah banyak diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yang rumusannya berbeda satu sama lain.

Kembali pada konsep hak, Kebebasan ber-hak atau dalam segi yang lebih khusus yaitu Hak Asasi Manusia memang menjadi fondasi utama dalam sistem sebuah Negara demokrasi.  Konsep Kedaulatan rakyat melandaskan hak manusianya dalam setiap sendi kehidupan bernegara. Namun pertanyaan kemudian, apakah dengan memberikan ruang kebebasan begitu luas mampu mengantarkan bangsa kepada nilai-nilai yang dicita-citakan, yaitu kesejahteraan, kebahagian, dll. Dan bukan hanya nilai dalam arti countable atau pencapaian kesejahteraan dalam arti kuantitas atau statistik formal saja, tapi kesejateraan yang equality, equity, dan inklusif.

Inilah jawaban atas pertanyaan mengapa lahir Negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan berusaha menyeimbangkan komposisi hak dan kewajiban. Negara kesejahteraan lahir sebagai reaksi atas ketidak puasan pada konsep Negara yang telah dulu ada, Negara penjaga malam, dimana dalam konsep ini hak asasi diberikan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada setiap individu. Konsep ini menciptakan bentuk-bentuk kesenjangan sosial baru. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin “kerempeng”.

Pemberian hak yang luar biasa bebas sudah tidak dimungkinkan lagi di era modern ini. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, semua pihak satu sama lain mempunyai keterikatan dan ketergantungan. Pada akhirnya akan membutuhkan satu sama lain. Untuk itulah diperlukan adanya tertib dalam penggunaan setiap hak.

Maka dalam konsep Negara kesejahteraan. Kesejahteraan universal menjadi tanggung jawab utama pemangku kebijakan. Sebab itu,  hak yang semula diakui secara luas perlu ditata kembali demi tercapainya tujuan umum, yaitu kesejahteraan universal, bukan kesejahteraan personal. Namun bukan berarti mengkerdilkan kepemilikan individu atas hak-hak tersebut. Hanya sedikit pembatasan hak untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Pembatasan tersebut diejawantahkan dalam fisik lain yaitu kewajiban. Kewajiban untuk menjaga kepentingan umum.

Maka Inpres no.9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, ditentukan dalam pasal 1   bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penbangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut:

a. kepentingan Bangsa dan Negara dan atau

b. kepentingan masyarakat luas, dan atau

c. kepentingan rakyat banyak atau bersama dan atau

d. kepentingan Pembangunan

menjadi dibenarkan jika mengacu kepada UUD pasal 28I ayat 4 yang menyebutkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Kemudian dalam Cita Konstitusi kita yang tersurat dalam UUD 1945 pasal 28J ayat 1 secara jelas mengatakan “ Setiap Orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Dan dalam ayat 2 pasal yang sama menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dari kedua ayat tersebut, nyatanya telah jelas bahwa meskipun kebebasan diakui secara hakiki di Negara ini, tapi kepentingan umum menjadi margin penggunaan hak bebas tersebut. Dan itu tak lain demi tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti yang tertuang dalam ayat 1 pasal 28J UUD 1945 tadi.

Sebagai fakta, Kebebasan yang begitu dikultuskan dalam Negara liberal atau penjaga malam telah sangat jelas tidak mampu mempertahan eksistensi Negara di era modern ini. Satu persatu Negara-negara yang menganut paham hak bebas-luas bertumbangan. Kita tahu bagaimana gelombang depresi ekonomi telah menyeret sebagian besar Negara liberal kedalam pusaran krisis yang menyengsarakan. Yunani, Spanyol, sebagian besar Negara eropa dan bahkan Negara yang disebut-sebut Negara super power – Amerika Serikat – pun telah mengalami kerontokan ekonomi. Sedangkan Negara-negara yang bisa dikatakan mampu bertahan hampir seluruhnya Negara dengan konsep Negara kesejahteraan. Negara yang mengedepankan kesejahteraan bersama, bukan kebebasan semata.

Meminjam teori Aristoles, bahwa manusia itu adalah zoon politicon. Makhluk yang bermasyarakat. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri,dengan kepentingan sendiri. Tapi manusia hidup dalam suatu tatanan masyarakat, membutuhkan masyarakat, dan berarti harus menghormati tertib yang ada di masyarakat.

Baiknya, hak asasi itu tak menjadi alas legal pemberian kebebasan saja, tapi juga menjadi pembatas untuk mengormati hak-hak orang lain yang ada. Artinya kebebasan itu tidak mutlak, ada saatnya kebebasan ataupun penggunaan hak tersebut harus mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Namun juga, konsep pencabutan hak demi kepentingan umum ini tidak menjadi alibi mengkooptasi dan mengkerdilkan esensi demokrasi. Yang perlu diingat, sejatinya pencabutan atau pembatasan hak hanya diperkenankan untuk tujuan kesejahteraan bersama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s