PENEGAKAN HUKUM IUU FISHING MENURUT UNCLOS 1982 (STUDI KASUS: VOLGA CASE)

Oleh: Usmawadi

A. Pendahluan
Kasus Volga adalah salah satu kasus di Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS) berkenaan dengan pelepasan segera (prompt release) kapal dan awaknya yang ditahan oleh suatu negara. Dalam kasus Volga, penggugatnya adalah Federasi Rusia dan Australia sebagai tergugat. Persoalan utama yang disengketakan dalam kasus ini adalah bertalian dengan “uang jaminan yang layak atau keamanan lainnya (reasonable bond and other security)” dalam pengertian Pasal 73 (2) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Kasus ini perlu dibahas, karena dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara pantai, termasuk Indonesia dalam menegakan peraturan perundang-undangannya bagi pelaku Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), khususnya dalam menentukan kelayakan “uang jaminan” dalam proses pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan.
IUU Fishing telah mengancam persediaan ikan di seluruh dunia. Menurut data Food and Agriculture Organisation (FAO), dalam pertengahan tahun 1970-an, proporsi penurunan atau eksploitasi ikan secara berlebihan (overfishing) hanya 10 persen, sekarang sudah meningkat menjadi 25 persen. Illegal fishing sebagai, sebagai bagian dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persedian ikan ini.
Setelah rezim Negara kepulauan diatur dalam UNCLOS 1982, Indonesia menjadi negara maritim terbesar setelah Kanada dan Rusia. Indonesia memiliki luas laut 5,8 juta km2, terdiri dari 3,1 juta km2 luas laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan 2,7 km2 wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Laut yang tunduk dibawah kedaulatan Indonesia terdiri dari 0,3 juta km2 laut teritorial dan 2,8 juta km2 perairan kepulauan. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2006, potensi perikanan Indonesia sebanyak 6,26 juta ton pertahun, dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Namun, pada tahun 2007, sisa potensi perikanan tangkap hanya tinggal 20%. Hal ini diduga sebagai akibat dari adanya tindakan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Di Indonesia IUU Fishing, khusus oleh nelayan dan kapal asing jumlahnya cukup besar, diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun). Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korea Selatan, dan lainnya.
Dalam tulisan ini, yang menjadi fokus kajian adalah terbatas pada masalah-masalah penegakan IUU Fishing menurut UNCLOS 1982. Fakta kasus Volga, penetapan oleh ITLOS (Mahkamah) tentang kelayakan uang jaminan”. Beberapa catatan bagi negara pantai berkaitan dengan penetapan ‘uang jaminan yang layak” dalam proses pelepasan segera, termasuk bagi Indonesia, dan diakhiri dengan penutup.

B. Penegakan hukum IUU Fishing dalam UNCLOS, 1982
Dalam hal penegakan hokum, termasuk penegakan hokum bagi pelaku IUU Fishing, UNCLOS 19982 secara garis besar membedakan wilayah laut dua kategori, yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk dibawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.
Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.
Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi: (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); (2) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; (3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan (5) perlindungan lingkungan laut. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi: (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE; (2) menentukan maximum allowable catch untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan allowable catch, memberikan akses kepada negara lain atas surplus allowable catch melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.
UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU Fishing. Wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka IUU (Illegal, Unreporterd and Unregulated) fishing practices pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (Commision for Conservation of Artarctic Marine Living Resources) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997. IUU Fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:
1. Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut;
2. Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.
Praktek IUU Fishing terjadi baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan maupun di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur IUU Fishing, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.

1. Penegakan hukum di laut yang tunduk di bawah kedaulatan
Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau menganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.
Luasnya kewenangan Negara pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melanggar hukum di laut territorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini (memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1), adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialitas.

2. Penegakan hukum di ZEE
Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab IX (Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Laut) dan Bab.V tentang ZEE. Dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, konsevasi dan pengelolaan sumber daya perikanan Negara pantai dapat melakukan tindakan penegakan hukum.
Bertalian dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE diatur dalam pasal 73 UNCLOS 1982 yang menentukan:
“1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi ekskluisf mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebalik-nya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memeberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan”.

Jadi berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.
Dengan demikian hukum dan bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan yang terjadi di ZEE. Kewenangan Negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikananan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) bukan kekedaulatan. Jadi terbatas dengan hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh Negara pantai atau Negara kepulauan.
Ketentuan pasal 73 (2) mewajibkan Negara pantai untuk segera melepaskan kapal yang ditangkap dan awaknya setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Prosedur pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Prosedur pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan adalah sebuah inovasi dalam hukum laut internasional. Akan tetapi, meskipun Pasal 292 ayat (1) mensyaratkan bahwa uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus “masuk akal/layak (reasonable)”, tetapi UNCLOS 1982 justru tidak memberikan rincian tentang “kelayakan” jaminan keuangan tersebut. Sehingga dalam kasus Volga salah satu masalah hukum yang timbul adalah mengenai jumlah uang jaminan untuk pelepasan kapal Volga.

C. Kasus Volga
Volga adalah kapal ikan yang mengibarkan bendera Federasi Rusia. Pemiliknya adalah Olbers Co. Limited, suatu perusahaan yang berkedudukan di Rusia dengan nakhoda Alexander Vasilkov, warga negara Russia. Pada 7 Februari 2002, Volga dinaiki oleh anggota militer Australia dari “Australian military helicopter from the Royal Australian Navy frigate HMAS Canberra”. Pada saat dinaiki, Volga berada pada posisi sekitar 51°35S, 78°47E, yang terletak di luar batas ZEE Australia di kawasan Pulau Heard dan McDonald. Pada tanggal yang sama, nakhodanya ditahan oleh HMAS Canberra.
Pada tanggal 19 Februari 2002, dilakukan penahanan dan Volga dikawal ke pelabuhan Frementle Australia Barat. Pada tanggal yang sama, nakhoda dan awaknya juga ditahan berdasarkan the Fisheries Management Act 1991. Pada 20 Februari 2002, disampaikan pemberitahuan penyitaan kepada nakhoda, terhadap kapal Volga (termasuk semua jaring, jebakan dan peralatan-peralatan serta hasil tangkapan). Pada tanggal 27 Februari 2002 dibuat laporan penilain, yang disiapkan untuk tujuan jaminan bahwa Volga bernilai US$ 1 juta/million dan bahan bakar, pelumas serta peralatan bernilai AU$ 147,460. Pada waktu ditangkap di atas Volga ditemukan hasil tangkapan sebanyak 131.422 ton ikan Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) dan 21.494 ton umpan yang dilelang pada 20 Mei 2002 senilai AU$ 1,932,579.28.
Pada 6 Maret 2002, tiga anggota awak kapal (the chief mate, the fishing master and the fishing pilot), semua berkewarganegaraan Spanyol, dituntut telah menggunakan kapal ikan asing di Zona Perikanan Australia (AFZ) untuk tujuan komersial tanpa surat izin bagi kapal asing. Ketiganya, menerima untuk membayar uang jaminan masing-masing sejumlah AU$ 75,000 tunai, menyerahkan semua “passports dan seaman’s papers, dan tinggal di tempat yang ditetapkan oleh the Supervising Fisheries Officer with the Australian Fisheries Management Authority (AFMA). Pemilik Volga mendepositkan pembayaran sejumlah AU$ 225,000 di pengadilan bagi ketiga anggota awak pada atau sekitar tanggal 23 Maret 2002. Sebelumnya, pada tanggal 16 Maret 2002, nakhoda Volga meninggal di rumah sakit Australia. Dia tidak didakwa melakukan suatu kejahatan sampai dia meninggal.
Pada tanggal 30 Mei 2002, tiga anggota awak kapal mendapat berbagai variasi persyaratan uang jaminan yang memungkinkan mereka kembali ke Spanyol. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2002, the Supreme Court of Western Australia (Wheeler J), atas banding oleh the Commonwealth Director of Public Prosecutions, memutuskan jaminan bervariasi yang dikeluarkan pada 30 Mei 2002, supaya diwajibkan, sebagai pengganti AU$ 75,000, yang ada dengan jumlah simpanan sebesar AU$ 275,000.
Pada waktu Tirbunal (ITLOS) mulai memeriksa kasus ini, pada tanggal 16 Desember 2002, the Full Court of the Supreme Court of Western Australia telah menguatkan banding atas ketiga anggota awak Volga menurut keputusan Wheeler J (Hakim Wheeler). The Full Court memerintahkan bahwa tiga anggota awak diizinkan meninggalkan Australia dan kembali ke Spanyol, dimana masing-masing dikenakan uang jaminan yang harus mereka didepositkan secara tunai untuk: MANUEL PEREZ LIJO sebesar AU$ 95,000.00; dan JOSE MANUEL LOJO EIROA dan JUAN MANUEL GONZALEZ FOLGAR, masing-masing sebesar AU$ 75,000.00.
Pemilik Volga mengajukan permohonan ke “the Federal Court of Australia” untuk menghentikan penyitaan kapal. Dalam jawaban atas permintaan pemilik bagi pelepasan kapal sambil menunggu tindakan hukum, Pejabat Australia menetapkan uang jaminan sejumlah AU$ 3,320,500.00 untuk pelepasan Volga, yang terdiri dari:
1. suatu jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan (AU$ 1,920,000);
2. Jumlah (AU $ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda terhadap anggota awak;
3. Jaminan (AU $ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan operasional dari VMS dan tindakan pentaatan upaya konservasi oleh CCAMLR.
Sesuai dengan ketentuan 292 UNCLOS 1982 Federasi Rusia memasukan gugatan (permohonan) terhadap Australia ke ITLOS yang meminta pelepasan kapal Volga dan tiga awaknya pada tanggal 2 Desember 2002.
Dalam permohonan dari Federasi Rusia dan dalam Pernyataan Tanggapan dari Australia, pihak-pihak mengajukan hal-hal sebagai berikut:
a. Atas nama Federasi Rusia: Memohon kepada ITLOS (“Mahkamah”) untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai pasal 292 UNCLOS 1982 untuk memeriksa permohonan;
2. Menyatakan bahwa permohonan dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa respondent (tergugat) melanggar pasal 73(2) UNCLOS dalam hal responden menetapkan persyaratan pelepasan kapal Volga dan tiga awaknya adalah tidak dibenarkan menurut pasal 73(2) atau tidak patut dalam pengertian pasal 73(2);
4. Memutuskan bahwa responden melepaskan Volga dan nakhoda serta awaknya, jika suatu jaminan atau keamanan yang dibebankan kepada pemilik dalam suatu jumlah yang tidak melebihi AU$ 500,000 atau dalam jumlah serupa yang lain dalam semua keadaan yang patut menurut pertimbangan Mahkamah;
5. Memutuskan bentuk jaminan atau keamanan seperti dimaksud angka 4 (d); dan
6. Memutuskan bahwa responden (tergugat) membayar biaya kepada penggugat (pemohon) berkenaan dengan permohonan.
b. Atas nama Australia, dalam Pernyataan Tanggapan:
Australia memintah bahwa Mahkamah untuk membuat keputusan sebagaimana diminta dalam Memorial Federasi Rusia. Termohon meminta Mahkamah untuk memutuskan:
1. bahwa besar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Australia untuk melepaskan kapal Volga dan awaknya adalah patut/layak (reasonable); dan
2. bahwa masing-masing pihak memikul biaya pengadilan sendiri-sendiri.
Pemeriksaan di muka Mahkamah diadakan pada 12-13 Desember, dan tanggal 23 Desember 2003, ITLOS menyampaikan keputusanya, berkaitan dengan kelayakan uang jaminan atau keamanan lainnya sebagai berikut:
1. Dengan 19 : 2 suara, Memutuskan bahwa Australia harus segera melepaskan Volga setelah ada uang jaminan atau jaminan lainnya lain yang akan ditentukan oleh Mahkamah;
2. Dengan 19 : 2 suara, Menentukan bahwa uang jaminan atau keamanan lainnya sejumlah AU$ 1.920.000, harus disimpan (diposting) kepada Australia; dan
3. Suara bulat, Menentukan bahwa uang jaminan harus dalam bentuk bank garansi dari bank yang ada di Australia atau memiliki perjanjian dengan bank Australia atau dalam bentuk lain, jika disepakati oleh para pihak.

D. Pertimbangan uang jaminan dalam the Volga Case.
Pokok sengketa dalam kasus Volga adalah “apakah persyaratan yang ditetapkan oleh Australia untuk pelepasan segera kapal yang ditahannya melanggar kewajibannya berdasarkan pasal 73 (1) setelah adanya uang jaminan yang layak atau jaminan lainnya”. Atau dengan kata lain yang disengketakan adalah ‘kelayakan uang jaminan yang ditetapkan oleh Australia’. Seperti disebutkan di atas, uang jaminan yang ditetapkan oleh Otoritas Australia (AFMA) adalah sebesar AU$ 3,332,500, terdiri dari:
1. Jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan (AU$ 1,920,000);
2. Sejumlah (AU $ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda terhadap anggota awak; dan
3. Jaminan (a security) (AU $ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan operasional sistem pemantau kapal (VMS) dan tindakan pentaatan upaya konservasi oleh CCAMLR.
Dalam pandangan Mahkamah, jaminan sejumlah AU$ 1,920,000 yang diminta untuk melepaskan kapal, yang mencerminkan nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan serta tidak disengketakan para pihak, adalah layak (reasonable) dalam pengertian pasal 292 Konvensi.
Berhubungan dengan komponen kedua (sejumlah AU$ 412.500), Mahkamah menganggap setelah kepergian mereka dari Australia, menetapkan jaminan bagi mereka tidak disajikan untuk tujuan praktis. Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya, dalam keadaan saat ini, untuk menangani masalah-masalah yang diangkat oleh Federasi Rusia.
Selanjutnya, mengenai komponen ketiga. Dalam menafsirkan ungkapan “jaminan atau keamanan lain” yang diatur dalam pasal 73 (2), Mahkamah berpendapat bahwa ungkapan ini harus dilihat dalam konteks dan kejelasan dari objek dan tujuannya. Konteks yang relevan termasuk ketentuan Konvensi mengenai pelepasan segera dari kapal dan kru setelah penyerahan jaminan atau keamanan. Ketentuan dimaksud adalah: Pasal 292, Pasal 220 (7), dan Pasal 226 (1b). Pasal-pasal ini menggunakan ekspresi “uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya” dan “penjaminan atau keamanan finansial yang tepat lainnya”. Dilihat dalam konteks ini, istilah “jaminan atau keamanan lainnya” dalam Pasal 73 (2), dalam pandangan Mahkamah, harus diinterpretasikan sebagai mengacu pada suatu jaminan atau keamanan yang bersifat finansial. Mahkamah juga mengamati, dalam konteks ini, yang mana Konvensi membayangkan pengenaan syarat-syarat tambahan untuk suatu jaminan atau jaminan keuangan lainnya, secara jelas menyatakan begitu…Mengikuti pandangan di atas bahwa persyaratan non-finasial tidak dapat dianggap komponen dari jaminan atau keamanan keuangan lainnya untuk tujuan menerapkan Pasal 292 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 73 (2). Maksud dan tujuan dari Pasal 73 (2) dibaca bersama dengan pasal 292 adalah untuk memberikan suatu mekanisme bagi negera bendera untuk memperoleh pembebasan cepat dari kapal dan awak yang ditangkap karena dugaan pelanggaran perikanan dengan pembebanan keamanan/jaminan yang tidak layak (unreasonebleness) dapat dinilai dalam pengertian finansial. Dimasukannya tambahan persyaratan non-finansial seperti keamanan tersebut akan menggagal-kan maksud dan tujuan ini.
Mahkamah, dalam kerangka pemeriksaan menurut Pasal 292, tidak dapat menentukan sikap tentang apakah syarat kerugian (pembebanan) seperti yang tertugat maksudkan sebagai suatu “jaminan berprilaku baik/good behaviour bond” adalah pelaksanaan sah dari hak berdaulat negara pantai di ZEEnya. Titik (the point) yang harus ditentukan adalah apakah “jaminnan berperilaku baik” adalah jaminan atau keamanan dalam pengertian dalam Pasal 73 (2) dan Pasal 292. Mahkamah mencatat bahwa Pasal 73 (2) mengenai jaminan atau keamanan untuk melepaskan sebuah kapal “yang ditahan” yang diduga keras melanggar hukum dari negara penahan. Membaca Pasal 73 secara keseluruhan mengindikasikan adanya pertimbangkan atas upaya penegakan bertalian dengan pelanggaran hukum dan peraturan negara pantai yang diduga keras telah dilakukan. Dalam pandangan Mahkamah, suatu “good behaviour bond (jaminan berprilaku baik)” guna mencegah pelanggaran hukum negara pantai pada masa mendatang tidak dapat dipertimbangan sebagai suatu jaminan atau keamanan dalam pengertian Pasal 73 (2), yang dibaca bersama dengan Pasal 292.
Berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan semua keadaan dalam sengketa ini, Mahkamah menganggap bahwa jaminan seperti yang diminta oleh Australia tidak layak (not reasonable) dalam pengertian Pasal 292 Konvensi. Berdasarkan pemikiran di atas, Mahkamah menemukan bahwa permohonan (gugatan) berkenaan dengan dugaan ketidak-sesuaian (non-compliance) dengan Pasal 73 (2) adalah well-founded (dapat dibenarkan dengan tepat) untuk maksud dari pemeriksaan ini dan maka dari itu, Australia harus segera melepaskan Volga setelah menempatkan suatu jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang akan ditentukan oleh Mahkamah. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpandangan bahwa jaminan untuk melepaskan Volga, bahan bakar, pelumas dan peralatan memancing harus dalam jumlah AU $ 1.920.000. Pandangan Mahkamah tentang kelayakan uang jaminan sebesar nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan ini, tercermin dalam putusan Mahkamah (ITLOS).

E. Beberapa Catatan.
Berhubungan dengan keputusan Mahkamah (ITLOS) dalam kasus ini ada beberapa hal yang dapat dikemukakan oleh penulis:
1. Dalam menetapkan kelayakan uang jaminan atau keamanan lainnya, hanya komponen pertama yang layak (reasonable) menurut ITLOS, yaitu jaminan yang nilainya sama dengan nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan. Sedangkan komponen kedua dan ketiga merupakan komponen yang tidak layak (unreasonable). Di lapangan, termasuk dalam kasus ini, ITLOS telah menemukan komponen-komponen yang tidak layak (unreasonable), meliputi:
a. Nilai kapal yang ditahan telah dinilai (dievaluasi) terlalu tinggi oleh pengadilan Negara penahan, seperti dalam kasus the “Camauco” dan the “Monte Confuro”;
b. Nilai kapal yang ditahan dimasukan dalam penentuan uang jaminan, seperti dalam kasus Hoshimaru;
c. Denda untuk nakhoda atau pemilik kapal yang ditahan telah dinilai terlalu tinggi, seperti dalam kasus Monte Confurco dan Hoshimaru; dan
d. Yang disebut “jaminan berlaku baik (good behaviour bond)’ seperti dalam kasus Volga.
Jadi seperti terlihat dalam pertimbangan Mahkamah, maka komponen kedua dan ketiga merupakan komponen yang tidak layak (unreasonable) menurut pengertian pasal 73 (2). Hal ini dapat memaklumi, menurut Oman and Bantz bahwa fungsi “jaminan” dalam konteks tertentu cukup menyeimbang-kan antara hak untuk meminta pelepasan dengan hak untuk mengadili dan menghukum.
2. Dalam kasus ini yang disengketakan oleh Federasi Rusia hanya “kelayakan uang jaminan” untuk pelepasan kapal Volga, bukan ‘kelayakan uang jaminan’ terhadap ketiga awaknya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ketiga awak tersebut berkewarganegaraan Spanyol, sedangkan awak kapal yang berkewarganegaraan Federasi Rusia hanyalah nakhoda kapal yang telah meninggal dunia sebelum proses pengadilan dilakukan oleh Australia. Dalam hukum internasional, memang tidak ada kewajiban dari suatu negara untuk melindungi warganegara asing di Negara lain. Suatu negara hanya berkewajiban melindungi warganegaranya baik di negaranya sendiri maupun di negara lain.
Selain itu, penyebabnya adalah (kemungkinan) karena pada saat kasus ini diajukan ke ITLOS, proses pengadilan terhadap ketiga awak tersebut sedang berlangsung. Federasi Rusia dalam hal ini nampaknya tidak mau dianggap sebagai Negara “yang tidak menghormati proses pengadilan Negara lain” atau dengan kata lain, dianggap melanggar prinsip “non intervensi”.
3. Penetapan jumlah uang jaminan bagi pelepasan awak kapal ditetapkan melalui Pengadilan Australia berdasarkan ketentuan Fesheries Management Act 1991. Sedangkan uang jaminan bagi pelepasan kapal Volga dilakukan oleh Australian Fesheries Management Authority (AFMA).
Hal ini kiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menentukan tindakan terhadap kapal asing dan awaknya yang melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia. Pengadilan yang berwenang pengadili kapal asing sesuai dengan UU No. 31/2004 dan UU No.45/2009, antara lain berkaitan dengan:
a. Penggunaan bahan kimia, biologis, peledak, alat/bangunan yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/lingkungan (Psl.84 UU No.31/2004);
b. Melakukan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/ lingkungannya (Psl.86 UU No.31/2004);
c. Membawah peralatan penangkap ikan yang mengganggu dan merusak kelangsungan sumberdaya ikan (Psl. 85 UU No.45/2009);
d. Tidak memliki SIPI dan tidak membawah SIPI asli (Psl.93 ayat 2 dan 4 UU No.45/2009);
e. Memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI (Psl. 94A UU No.45/2009);
f. Nakhoda yang tidak memiliki izin berlayar (Psl.98 UU No.45/2009).
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang berwenang menentu-kan “uang jaminan” jika pemilik kapal mengajukan permohonan pelepasan terhadap kapal miliknya.
4. Keputusan ITLOS dalam kasus ini terbatas dengan “proses pelepasan segera” menurut Pasal 292, oleh karena itu ITLOS tidak dapat mempertimbangkan masalah umum dari IUU Fishing. Sehingga dalam kasus ini ITLOS seakan “mengabaikan” pendirian Australia atas komponen ketiga yang digambarkan sebagai “good behaviour bond”, yakni jaminan agar tindakan serupa tidak dilakukan pada masa yang akan datang. Australia menyatakan dalam tanggapannya bahwa penipisan stok Patagonian tootfish di Samudera Bagian Selatan merupakan masalah yang serius dan keprihatinan internasional. ITLOS menanggapi hal ini ‘memahami keprihatinan internasional tentang illegal, unregulated and unreported fishing (IUU Fishing) dan menghargai tujuan di balik kebijakan yang diambil oleh negara-negara untuk menangani masalah ini.
Pasal 292 mendamaikan kepentingan Negara bendera untuk memiliki kapal dan awaknya dibebaskan segera dengan kepentingan Negara penahan untuk menjaga pentaatan terhadap hukum dan perundang-undangan serta “memadukan keseimbangan yang adil antara dua kepentingan.” Kemudian perlu diingat bahwa dalam “proses pelepasan segera” di ITLOS selalu ada kecenderungan bagi penggugat (pemohon) untuk menyengketakan bahwa jaminan atau jaminan lainnya oleh negara penahan ditetapkan terlalu tinggi.

E. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, mengakhiri tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penegakan IUU Fishing suatu negara pantai menurut UNCLOS 1982, mencakup penegakan IUU Fishing di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan negara pantai dan kawasan laut dimana negara pantai memiliki hak berdaulat atau di ZEE.
2. ITLOS menetapkan jumlah uang jaminan yang layak (reasonable bond) dalam kasus Volga tidak jauh berbeda dengan (mempertimbangkan) nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan yang ada di atas kapal. Jadi ITLOS hanya mengabul komponen pertama dari tiga komponen “uang jaminan “yang ditetapkan Australia.
3. Bagi Indonesia untuk menghukum pelaku IUU Fishing harus dilihat tempat terjadinya tindakan tersebut. Di laut laut yang berada di bawah kedaulatan atau di ZEE. Jika di ZEE (atau bahkan di laut di bawah kedaulatan) sebaiknya dikenakan hukuman denda, sebab hukuman badan (penjara), di samping tidak dianjurkan oleh UNCLOS 1982 juga akan merugikan Indonesia, karena harus menanggung biaya hidup pelaku. Sebaliknya, hukuman berupa reasonable bond dapat meminimalisir kerugian Indonesia akibat IUU Fishing; dan
Namun demikian, berkaca dari kasus Volga, negara pantai harus hati-hati. Penetapan jumlah “uang jaminan atau keamanan lainnya“ harus dilakukan secara layak dengan tidak menilai harga kapal yang ditahan terlalu tinggi, memasukan nilai kapal dalam jaminan, denda bagi nakhoda atau pemilik kapal terlalu tinggi, dan memasukan komponen yang tidak bersifat finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Solihin., Perikanan Indonesia Dalam Kepungan Organisasi Pengelolaan Perikanan regional dan Internasional., http://ikanbijak.wordpress.com/ 2008/04/21/perikanan-indonesia-dalam-kepungan-organisasi. Diakses 25 Oktober 2012.
Anthony Csabafi, Imre., The Concept of State Jurisdiction in International Space Law.,Martinus Nijhoff, The Hague, 1971
Blakely,Laurance., The End of the Viarsa Saga And the Legality of Australia’s Vessel Forfeiture Penalty For Illegal Fishing in Its Exclusive Economic Zone.,, hal. 680. Dalam http://digital.law.washington.edu/…/17PacRimLPoly. Diakses 29 Oktober 2012.
Donald R, Rothwell., Multilateralism and International Ocean-Resources Law: Chapter 9. The “Volga” Case (Russian Federation v Australia): Prompt Release and the Right and Interest of Flag and Coastal States. Dalam http://escholarship.org/uc/item/4w9953kp#page-3. Diakses 30 Oktobber 2012.
Gullett,Warwick., Prompt release procedures and the challenge for ficheries law enforcement: the judgement of the international tribunal for the law of the sea in the ‘Volga’ case (Russian Federation v Australia). Dalam http://www.ro.uow.au/cgi/viewcontent.egi?.article. Diakses 17 Oktober 2012.
ITLOS., Cases, Contentious Cases, dalam http://www.itlos.org. Diakses tanggal. 25 Oktober 2012.
Jianjun GAO., Reasonableness of the Bond under Article 292 of the LOS Convention: Practice of the ITLOS., dalam http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/7/1/115.full.pdf+html. Diakses 28 Oktober 2012.
Kasijan Romimohtarto., “Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia”., Seminar Hukum Nasional Kelima Tahun 1990., BPHN, Jakarta, 1991
Md. Saiful Karim., Conflicts over Protection of Marine Living Resources: The ‘Volga Case’ Revisited. (GoJIL 3 (2011),1,101-127. Dalam mq.academia.edu/…/Conflict_over_Protectio… Diakses 17 Oktober 2012.
Okilukito’s Weblog., Negara Maritim Tanpa Ocean Policy., dalam http://okilukito. WordPress.com. diakses 18 Oktober 2012.
Rokhmin Dahuri., Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya., http://rokhmin-dahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/. Diakses 16 Oktober 2012.
……….., Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing., Sumber: Majalah Samudera Mei 2012 Dalam http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/. Diakses 17 Oktober 2012.
Sapto J.Poerwodidagdo., Langgar ZEE, Kapal Asing Dapat Ditangka, Penanganan IUU Fishing (I).,http://surabayasore.com/index. php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296253e5f73717ca2dd5b925f307d775c9e0. Diakses 16 Oktober 2012.
White, Michael & Knight, Stephen., ITLOS ad the ‘Volga’Case: The Russian Federatian v Australia., ha. 39. Dalam maritimejournal.murdoch. edu.au/ archive/vol_17/ Vol_17_2003White& Knight.pdf. Diakses 18 Oktober 2012.
Statement in Reponse of Australia, 7 Desember 2002. Dalam http://www.itlos.org. 24 Oktober 2012
Starke., Introduction to International Law., Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja., Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh 2, Sinar Grafika, Jakarta, cet. Kelima, 2004
The Volga Case (Russian Federatian v Australia) Prompt Release (Written proceedings), Statement in Reponse of Australia, 7 Desember 2002. Dalam http://www.itlos.org. 24 Oktober 2012.
The Application Submitted of the Russian Federation, The Volga-Application For Release of Vessel and Crew. Dalam http://www.itlos.org. 24 Oktober 2012.
UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s